PENALARAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK 
(Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis) 

Rohmawati
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
 E-mail: rahma.ringinpitu@gmail.com
Ahmad Rofiq
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
E-mail: ahmad_rofiq@walisongo.ac.id

Abstract
This paper examines the Islamic courts’ decisions on biological child parentage after Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The ambiguity of the legal substance about “the civil relationship of children born out of wedlock” in Indonesian family law has prompted judges to interpret the law. Various legal reasoning among judges have resulted in different decisions in cases of determining the children parentage. The discussion in this paper is focused on the judge's legal reasoning on child parentage judgment at Islamic court. The research result shows that there were three typologies of judge's legal reasoning. Pragmatic judges do not provide legal protection to a biological child because they reject the acknowledgment of child from both parents, so there is no clarity on the legal status of the child. Conservative judges have a positivistic paradigm, namely that they provide a civil relationship between the biological child and the mother. Meanwhile, progressive judges have provided legal protection to a biological child proportionally, namely granting requests for acknowledgment of child from both parents and providing limited civil relationship with the father, in the form of livelihoods and wasiat wajibah (obligatory bequest) from the father. 
Keywords: Biological children, child protection, Islamic courts’ decisions

Artikel ini mengkaji putusan pengadilan agama tentang penetapan asal-usul anak biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kesamaran substansi hukum mengenai hubungan perdata anak luar kawin dalam hukum keluarga Indonesia telah mendorong hakim untuk melakukan penalaran hukum. Perbedaan penalaran hukum di kalangan hakim telah melahirkan putusan yang berbeda dalam perkara penetapan asal-usul anak. Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada penalaran hukum hakim tentang penetapan asal-usul anak biologis di pengadilan agama. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya tiga tipologi penalaran hukum hakim. Majelis hakim pragmatis tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak biologis karena mereka menolak pengakuan anak dari kedua orang tuanya, sehingga tidak adanya kejelasan status hukum bagi anak. Sedangkan hakim konservatif berparadigma positivistik, yaitu memberikan hubungan perdata anak biologis hanya dengan ibunya. Adapun hakim progresif telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak biologis secara proporsional, yakni mengabulkan permohonan pengakuan anak dari kedua orang tuanya dan memberikan hubungan perdata secara terbatas dengan ayahnya, berupa biaya hidup dan wasiat wajibah. 

Kata Kunci: Anak biologis, perlindungan anak, putusan pengadilan agama

Pendahuluan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan status hukum bagi anak luar kawin, yang mana anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Namun, putusan tersebut telah menimbulkan persoalan karena masih terdapat kesamaran substansi hukum, di antaranya tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang makna frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, apakah yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat (Marilang, 2016; Sujono, 2015), ataukah juga mencakup anak biologis, yaitu anak yang lahir sebagai akibat perzinaan (Mokoginta, 2017; Rosyad, 2017). 
Meskipun konstruksi keperdataan anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 masih samar, pengadilan agama harus berperan dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak biologis melalui kewenangan absolutnya di bidang perkawinan berupa penetapan asal usul anak berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama bertugas untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang siapa ayah kandungnya dan hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Hakim dalam melakukan penyelesaian kasus harus berdasarkan hukum Islam dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun realitanya, perlindungan hukum itu belum sepenuhnya diberikan oleh hakim pengadilan agama kepada anak biologis. Problem pluralisme hukum dan ketidakjelasan substansi hukum mengenai kedudukan dan hak-hak keperdataan anak biologis dalam norma hukum di Indonesia menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari adanya disparitas putusan hakim pengadilan agama pada kasus penetapan asal-usul anak. 
Disparitas putusan hakim di satu sisi dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar (Adji, 1924: 11), namun di sisi lain dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Disparitas putusan juga terkait dengan sistem pengetahuan yang dimiliki hakim yang mempengaruhi penentuan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non-positivistik pada tataran praktis melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan penafsiran hukum dalam memutuskan perkara (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). 
Tulisan ini mengkaji lima putusan pengadilan agama tentang asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, antara lain Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 0316/Pdt.P/2015/PA.Mlg., Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 0043/Pdt.P/2014/PA.JP., Penetapan Pengadilan Agama  Banjarmasin No. 0403/Pdt.P/2014/PA.Bjm., Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0185/Pdt.P/2014/PA.TL., dan Penetapan Pengadilan Agama Magetan No. 0078/Pdt.P/2014/PA.Mgt. Kelima penetapan tersebut menarik untuk dicermati karena menggambarkan disparitas konstruksi hukum hakim pengadilan agama dalam memutus perkara asal-usul anak biologis di Indonesia. 
Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan disparitas putusan pengadilan agama tentang asal-usul anak biologis, bagaimana metode penalaran hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak biologis, serta tipologi penalaran hukum dalam menetapkan asal-usul anak biologis. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa disparitas putusan hakim dalam perkara penetapan asal usul anak biologis disebabkan karena subjektifitas hakim dalam melakukan penalaran hukum pada perkara penetapan asal-usul anak biologis yang berimplikasi pada beragamnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak biologis.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filsafat hukum (legal philosophy approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa empat dokumen putusan pengadilan agama tentang asal-usul anak biologis. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non-hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data penelitian, mengadakan sistematisasi data, membandingkan satu sama lain, dan menganalisis untuk mendapatkan konklusi dengan menggunakan logika deduktif dan induktif.
Penelitian Terdahulu 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sejatinya hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak luar kawin, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan, karena masih terdapat kesamaran substansi hukum di dalamnya. Menurut Simon Butt, tidak jelasnya hak-hak konstitusional anak dan batasan anak luar kawin dalam Putusan MK berdampak pada kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin (Butt, 2012). 
Dalam praktik peradilan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya digunakan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus anak biologis. Studi yang dilakukan Mughniatul Ilma  menunjukkan bahwa Putusan MK belum banyak memberikan pengaruh terhadap upaya perlindungan anak biologis di Pengadilan Agama Bantul, karena anak biologis hanya memiliki hak nafkah saja dari ayahnya (Ilma, 2016). Menurut M. Isna Wahyudi (2017) dan Sarifudin (Sarifudin, 2015), pemenuhan perlindungan anak biologis harus didasarkan pada kemaslahatan, yaitu menempatkan anak biologis secara sama dengan anak sah. Sehingga anak biologis memiliki hak-hak perdata secara penuh dari kedua orang tuanya, meliputi nafkah, pengasuhan, waris, dan perwalian. Akan tetapi, Euis Nurlaelawati (2019) dan Faiq Tobroni (2018) menyuguhkan cara pandang yang berbeda. Menurut mereka, menyamakan kedudukan dan hak perdata anak biologis dengan anak sah bertentangan dengan konsep nasab dalam hukum Islam dan mengabaikan sakralitas pernikahan.

Status Anak Biologis dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Terminologi anak biologis dalam literatur fikih disebut dengan anak zina (walad al-zinā). Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan terma anak zina dengan anak yang lahir dari rahim ibu tanpa melalui mekanisme yang syar’i atau melalui pembuahan yang haram (Al-Zuhaily, 1985). Senada dengan al-Zuhaily, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan anak hasil zina sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarīmah (tindak pidana kejahatan). Istilah anak biologis memiliki relevansi dengan pendapat Ibn Abidin yang menyebut anak zina dengan istilah anak hakiki (al-waladun al-haqīqiy). Anak biologis dianggap sebagai anak hakiki karena ia dilahirkan dari hasil sperma ayah biologisnya (Ibn Abidin, 2002).
Dalam hukum perdata di Indonesia, anak zina dikategorikan sebagai anak luar kawin. Untuk memahami pengertian anak luar kawin, diperlukan penafsiran berdasarkan logika argumentum a contrario terhadap rumusan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak luar kawin, yang mencakup anak yang lahir dari pernikahan sirri dan anak yang lahir akibat perzinaan. Menurut penulis, penyebutan istilah anak biologis bagi anak yang lahir akibat hubungan perzinaan dipandang lebih humanis dan bersahabat bagi anak daripada anak zina. Istilah anak biologis juga jamak digunakan para hakim dalam penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah (anak zina). 
Status hukum anak ditentukan oleh status perkawinan orang tua yang melahirkannya. Ketentuan tentang anak biologis diatur dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan hukum tersebut juga tertuang dalam KHI Pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI menggunakan istilah nasab (garis keturunan) untuk menentukan hubungan keperdataan antara anak dan ibunya. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya dan juga ayahnya. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan dengan melindungi anak dari kecenderungan ayah biologis yang tidak bertanggung jawab dan untuk menekan perzinaan (Ketua Mahkamah Konstitusi, “Anak di Luar Nikah Ditanggung Ayah Biologis untuk Cegah Zina”, diakses 4 Februari 2020, www.news.detik.com). Namun, putusan MK tersebut masih mengandung kelemahan karena masih terdapat kesamaran substansi hukum. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 untuk memberikan penjelasan hukum tentang status dan hak-hak anak hasil zina. Secara garis besar Fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nafkah, wali nikah, dan waris dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak hasil zina, fatwa MUI menetapkan tentang kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, mencukupi kebutuhan hidup anak; kedua, memberikan bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah, yaitu tindakan  yang  dilakukan  oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat  bagi seorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam  keadaan  tertentu (Rofiq, 2013: 371). 
Diskusi
Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak 
Penetapan asal-usul anak merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap anak. Dengan penetapan asal-usul anak, hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi. Kasus penetapan asal-usul anak biologis dalam penelitian ini merupakan perkara voluntair, yakni permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa pihak lawan. Dari berbagai putusan yang ditetapkan, diketahui bahwa pengajuan permohonan penyelesaian kasus muncul dari pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kelahiran seorang anak. Setelah kelahiran anak, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan secara hukum agama dan negara. Kemudian pasangan suami istri mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak ke pengadilan agama agar si anak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak dari kedua orang tuanya. 
Pengadilan agama di Indonesia telah melahirkan produk hukum yang beragam mengenai penetapan asal-usul anak biologis yang orang tuanya menikah, sehingga berimplikasi pada beragamnya perlindungan anak biologis. Putusan pengadilan agama yang beragam tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok. Pertama, putusan yang sama sekali tidak mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak biologis karena permohonan penetapan asal-usul anak ditolak oleh hakim, sebagaimana Penetapan No. 0316/Pdt.P/2015/PA.Mlg. Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah tidak adanya kejelasan status anak biologis. Ditolaknya pengakuan anak oleh orang tuanya berakibat pada tidak adanya perlindungan hak asasi anak dan jaminan kesejahteraan bagi anak dari orang tuanya. 
Penetapan No. 0316/Pdt.P/2015/PA.Mlg. tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menempatkan anak biologis pada posisi yang lemah. Kepentingan anak biologis untuk memperoleh akta kelahiran tidak dipertimbangkan oleh hakim, bahkan terkesan diabaikan. Padahal penetapan asal-usul anak oleh pengadilan merupakan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak biologis. Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki identitas dan status yang jelas, yang berimplikasi pada tidak adanya akses terhadap pelayanan dasar bagi anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dampak lain tidak memiliki akta kelahiran adalah anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan perkawinan anak (Usman, 2019: 132).
Penetapan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan tersebut juga tidak sejalan dengan ajaran Islam agar melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Isra’ ayat 31 sebagai berikut:  
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Kedua, putusan yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak biologis, yakni ditetapkannya status anak biologis sebagai anak ibu dan ditolaknya permohonan pengakuan anak oleh ayah biologis, sebagaimana Penetapan No. 0043/Pdt.P/2014/PA.JP. dan Penetapan No. 0403/Pdt.P/2014/PA.Bjm. Penetapan status anak biologis sebagai anak ibu menunjukkan bahwa hakim memberikan perlindungan kepada anak biologis sebatas pada adanya hubungan hukum antara anak dan ibunya. Konsekuensi hukumnya adalah identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya. Karena anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, maka hak-hak anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan kewarisan hanya dapat diperoleh dari ibunya. 
Secara yuridis, putusan hakim yang tidak memberikan hubungan perdata antara anak biologis dan ayahnya adalah benar jika menggunakan perspektif UU Perkawinan, KHI, dan doktrin fikih. Akan tetapi putusan tersebut dipandang kurang memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak biologis jika ditinjau dari kacamata UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Anak, karena putusan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial-psikologis bagi anak. Anak biologis akan hidup terlantar dan mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai anak haram atau anak zina. Sehingga anak tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik yang berakibat pada kurangnya rasa percaya diri. 
Ketiga, putusan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak biologis, sebagaimana Penetapan No. 0078/Pdt.P/2014/PA.Mgt. dan Penetapan No. 0185/Pdt.P/2014/PA.TL. Kedua penetapan pengadilan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak biologis dalam bentuk represif, berupa pemberian pengakuan anak dari ayah biologisnya dengan persetujuan dari ibu kandung anak tersebut (Satrio, 2005: 118). Pada dasarnya UU Administrasi Kependudukan Tahun 2013 membatasi pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Namun, para hakim di dua pengadilan agama tersebut telah menciptakan terobosan hukum dengan mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak biologis dan memberikan hubungan keperdataan secara terbatas (tidak sempurna) dengan ayahnya. Dikabulkannya permohonan pengakuan anak oleh kedua orang tuanya merupakan pemberian kejelasan asal-usul anak dan kepastian hukum tentang adanya hubungan keperdataan antara si anak dan kedua orang tuanya. 
Hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama bagi anak biologis adalah berupa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan memberikan harta peninggalan melalui wasiat wajibah agar kesejahteraan anak dapat terjamin. Kewajiban tersebut merupakan sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak di luar nikah karena telah melanggar norma hukum agama dan negara (berzina). Pemberlakuan sanksi tersebut mengandung tiga tujuan: pertama, untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak biologis. Kedua, sebagai perlindungan terhadap anak biologis agar dapat hidup secara layak. Ketiga, sebagai efek jera bagi pelaku zina, sehingga dapat meminimalisir praktik perzinaan di masyarakat (Arto, 2013). 
Pemberian kejelasan asal-usul anak kepada anak biologis merupakan implementasi dari amanat Pasal 56 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Dengan adanya penetapan asal-usul anak, seorang anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki identitas yang jelas yang dituangkan dalam akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Akta kelahiran adalah dokumen penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menjadi dasar bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya.
Metode Penalaran Hukum Hakim
Berdasarkan kajian terhadap lima penetapan pengadilan agama dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara asal-usul anak biologis telah menerapkan metode penalaran hukum yang beragam. Subjektivitas hakim dalam melakukan penalaran hakim telah menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan agama yang berimplikasi pada disparitas perlindungan anak biologis.
Majelis hakim pada lima pengadilan agama memiliki persepsi yang sama dalam menempatkan keabsahan anak sebagai landasan utama dalam penetapan status anak biologis. Untuk melihat keabsahan anak, mereka menerapkan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan (Mertokusumo dan Pitlo, 1993), dengan menghubungkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut mereka sepakat untuk menempatkan anak biologis sebagai anak tidak sah. Bahkan Penetapan No. 0078/Pdt.P/2014/PA.Mgt. secara tegas menghubungkan keabsahan anak dengan keabsahan pernikahan orang tuanya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan untuk menentukan hubungan perdata anak biologis dengan ayahnya, hakim menggunakan metode penalaran yang beragam.
Penetapan No. 0316/Pdt.P/2015/PA.Mlg. yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak biologis dengan kedua orang tuanya menunjukkan tidak adanya kegiatan hakim dalam melakukan penemuan hukum, dalam arti hakim tidak mencarikan hukum atas peristiwa konkret mengenai kasus anak biologis yang diajukan oleh pemohon. Putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut menjadikan hakim dinilai tidak dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.
Adapun Penetapan No. 0043/Pdt.P/2014/PA.JP. dan Penetapan No. 0403/Pdt.P/2014/PA.Bjm. memperlihatkan bahwa majelis hakim sama-sama menggunakan interpretasi sistematis untuk menetapkan hubungan perdata anak biologis dengan ibunya berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Kedua penetapan tersebut terkesan statis dan sangat normatif karena didasarkan pada aturan hukum lama yang membatasi hak-hak anak biologis. Sementara hasil ijtihad para hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak biologis tidak menjadi perhatian hakim dalam membuat pertimbangan hukum. 
Dua penetapan lainnya, yaitu Penetapan No. 0078/Pdt.P/2014/PA.Mgt. dan Penetapan No. 0185/Pdt.P/2014/PA.TL. memperlihatkan adanya penemuan hukum baru. Pada Penetapan No. 0078/Pdt.P/2014/PA.Mgt. terlihat bahwa hakim telah menerapkan metode konstruksi hukum berupa penghalusan hukum, yaitu penemuan hukum dengan cara mengkonkretkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (Hardjon dan Djatmiati, 2005: 26). Hakim mengonstruksi makna istilah hubungan perdata secara umum dan secara khusus. Hubungan perdata secara umum dimaknai bahwa anak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Sedangkan secara lex specialis bagi umat Islam hubungan perdata dimaknai terbatas pada adanya kewajiban perdata bahwa laki-laki yang menyebabkan anak lahir di luar nikah tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu memberikan biaya hidup dan segala kebutuhan anak hingga ia dewasa atau mandiri, serta memberikan wasiat wajibah. 
Penetapan No. 0185/Pdt.P/2014/PA.TL. menunjukkan bahwa majelis hakim selain menerapkan metode interpretasi sistematis juga menerapkan metode interpretasi teleologis-sosiologis, yaitu interpretasi terhadap suatu aturan hukum berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum dan yang ingin dicapai dalam masyarakat. Metode interpretasi teleologis-sosiologis dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan pendekatan maqāṣid as-syarī’ah, yakni penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan (Asnawi, 2014: 22), atau melihat tujuan dibentuknya hukum dengan teori bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial untuk membangun masyarakat (law as a tool of social engineering) (Arto, 2018: 265). Metode ini digunakan hakim untuk menetapkan status hukum dan hak-hak anak biologis dari kedua orang tuanya. Hakim menjelaskan bahwa norma hukum Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI dipandang kurang mencerminkan rasa keadilan bagi anak biologis karena hanya memberikan hubungan hukum anak biologis dengan ibunya. 
Dengan merujuk Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim PA Trenggalek menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya sekalipun dia anak biologis, berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Oleh karena itu, ayah biologis berkewajiban untuk melindungi anak biologisnya agar terjamin dan terpenuhi hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 

Tipologi Penalaran Hukum Hakim
Dalam teori penemuan hukum secara umum, terdapat dua aliran arus utama pemikiran hukum hakim, yaitu aliran konservatif dan aliran progresif (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 5). Namun penelitian ini menghasilkan temuan adanya tiga aliran pemikiran hakim dalam penemuan hukum pada kasus penetapan asal-usul anak biologis, yaitu aliran hakim pragmatis, aliran hakim konservatif, dan aliran hakim progresif. 
Penalaran Hukum Hakim Pragmatis 
Penalaran hukum pragmatis memiliki arti bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapkan padanya menggunakan penalaran hukum dengan cara-cara pragmatis. Pragmatisme sering dimaksudkan sebagai bentuk ketidakkonsistenan sikap dan perilaku. Hakim yang memiliki sikap dan perilaku pragmatis sangat tergantung pada konstruksi yang melingkupinya (Efendi, 2018: 257). Hakim pragmatis cenderung mengikuti arah angin atau situasi yang menguntungkan dirinya baik secara materiil maupun immaterial (Syamsudin, 2011). Hakim pragmatis melahirkan putusan atas suatu perkara yang diajukan padanya sekedarnya saja (Nasution, 2016), tanpa harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.
Produk hukum yang dihasilkan hakim pragmatis pada kasus penetapan asal-usul anak adalah tidak dikabulkannya permohonan penetapan asal-usul anak biologis, sebagaimana Penetapan No. 0316/Pdt.P/2015/PA.Mlg. Dengan mengacu pada UU Perkawinan Pasal 43 dan KHI Pasal 100, hakim menyatakan bahwa anak biologis hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sehingga diputuskan bahwa permohonan penetapan asal-usul anak biologis dari kedua orang tuanya harus ditolak. 
Penalaran hakim tersebut tampak parsial, karena tidak ada kesesuaian atau koherensi antara pertimbangan hukum dan putusan (Efendi, 2018: 254). Padahal koherensi sangat penting dalam penalaran hukum. Hakim yang memiliki pola penalaran seperti ini tampaknya mengabaikan tugas mulia seorang hakim untuk memberikan keputusan yang adil bagi para pencari keadilan. Bagi hakim pragmatis, hal yang terpenting adalah terlaksananya tugas pengadilan dan lahirnya putusan atas suatu perkara yang diajukan padanya sesuai dengan amanat Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapkan padanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. 
Penalaran Hukum Hakim Konservatif
Dalam ilmu hukum, hakim yang memutus perkara dengan mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya dapat dikategorikan dalam aliran hakim konservatif, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 5). Hakim beraliran konservatif ini memahami hukum secara legalistik-positivistik. Artinya, dalam mengkaji hukum, mereka hanya memperhatikan aspek lahiriyahnya saja, sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dalam realitas sosial seperti keadilan tidak dipertimbangkan, karena tidak terjangkau oleh penginderaan (Sarmadi, 2012). Majelis hakim menjadikan kepastian hukum sebagai ikon kebenaran. Tipe hakim yang demikian dapat disebut sebagai hakim yang tekstual. 
Karakter hakim konservatif dipengaruhi oleh aliran legisme, yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar yang tertulis atau perundang-undangan (Prakoso, 2016: 146). Aliran legisme merupakan ciri utama positivisme hukum. Dalam menegakkan keadilan di lingkungan peradilan, hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tidak perlu mencari sumber hukum di luar hukum tertulis, dan hakim hanya menerapkan undang-undang pada perkara konkret rasional belaka (Rifai, 2014: 127). 
Produk hukum yang dihasilkan oleh hakim konservatif pada kasus penetapan asal-usul anak biologis adalah ditetapkannya status anak biologis sebagai anak ibu, tidak ada hubungan hukum anak biologis dengan ayahnya. Hal ini tercermin dalam Penetapan No. 0043/Pdt.P/2014/PA.JP. dan Penetapan No. 0403/Pdt.P/2014/PA.Bjm. Dua putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya hukum untuk memberikan keadilan bagi anak biologis yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Keduanya membebaskan ayah biologis dari tanggung jawab atas perbuatannya. 
Penalaran hukum yang dibangun oleh majelis hakim pada dua putusan tersebut didasarkan pada logika deduktif, yakni penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Rodes dan Pospesel, 1997: 7). Dalam logika deduktif, norma hukum positif dijadikan standar regulasi, artinya hakim menggunakan norma hukum positif sebagai premis mayor untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret sebagai premis minor (Shidarta, 2013: 200). Dengan logika deduktif, hakim menggunakan ketentuan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan serta Pasal 99 dan 100 KHI sebagai premis mayor untuk diterapkan pada kasus penetapan asal-usul anak biologis sebagai premis minor. Hasilnya adalah anak yang bersangkutan ditetapkan sebagai anak tidak sah, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. 
Penalaran Hukum Hakim Progresif
Pemikiran hukum hakim progresif adalah aliran yang berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 5). Konsep hukum progresif, sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, adalah menemukan kebenaran dalam kasus perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh oleh anak biologis. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum sesuai ruang dan waktu (Saifullah, 2014; Tanya, 2010). 
Hakim progresif dapat disebut sebagai hakim yang kontekstual, karena ia melakukan penemuan hukum baru ketika terjadi kesamaran atau kekosongan hukum, atau hukum yang ada sudah dinilai kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian, dengan mempertimbangkan kultur masyarakat dan realitas sosial yang selalu dinamis. Menurut Roscoe Pond, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2007: 165). Dalam paradigma hukum progresif, hakim melaksanakan penegakan hukum bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga harus selalu berusaha melakukan penemuan hukum. Hakim harus menafsirkan ketentuan dalam undang-undang dengan cara menghubungkan antara peristiwa hukum yang terjadi di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Produk hukum dari hakim progresif dalam kasus anak biologis adalah putusan yang mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak dengan kedua orang tuanya. Para hakim pada Pengadilan Agama Magetan dan Pengadilan Agama Trenggalek merupakan representasi dari hakim progresif. Hakim dalam memutuskan perkara asal-usul anak biologis di samping menggunakan undang-undang juga mempertimbangkan peristiwa konkret yang dihadapi. Dengan demikian, hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas norma yang telah ditentukan dengan menerapkannya secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret. 
Dalam melahirkan produk hukum tentang asal-usul anak biologis, majelis hakim menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sebagai pertimbangan yuridis atas sakralitas sebuah lembaga perkawinan yang berimplikasi pada pembedaan kedudukan hukum dan hak keperdataan antara anak sah dan anak tidak sah. Sedangkan UUD 1945, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas keniscayaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak biologis.
Hakim melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap ketentuan mengenai hak keperdataan anak biologis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hakim menganggap tidak adil jika seorang anak biologis harus kehilangan asal-usulnya dengan ayah dan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh karena dosa orang tuanya. Upaya hakim dalam mengaktualisasikan hukum progresif adalah dengan merujuk pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 agar tercipta rasa keadilan dan kemanfaatan manusia, baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi publik. Namun, progresivitas hukum yang dilakukan hakim tetap berprinsip pada sakralitas perkawinan yang berasal dari ajaran agama dengan merujuk pada hadis, fikih, dan fatwa MUI.
Implikasi hukum dari pengakuan anak oleh kedua orang tuanya adalah anak biologis mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hanya saja hubungan hubungan anak biologis dengan ayahnya diberikan secara terbatas, yakni berupa hak pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah dari ayah biologis. Ketentuan tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU Perkawinan maupun KHI. Bahkan penetapan pengakuan anak tersebut tidak sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membatasi pengakuan anak hanya bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatat. Namun, para hakim telah menciptakan terobosan hukum dengan mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak biologis dan memberikan hubungan keperdataan secara terbatas (tidak sempurna) dengan ayahnya.
Ketentuan tentang wasiat wajibah pada dasarnya telah terlembagakan dalam KHI Pasal 209 dengan besaran maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Akan tetapi ketentuan ini secara eksplisit keberlakuannya hanya pada lingkup anak angkat atau orang tua angkat yang tidak bisa menerima warisan. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat (Junaidi, 2013: 92).
Penulis sependapat dengan Faiq Tobroni bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak tersebut di atas merupakan bagian dari moderasi hukum, yakni mengompromikan antara norma hukum konservatif yang membatasi hak keperdataan anak biologis dan norma hukum liberal yang menyamakan hak keperdataan anak biologis dengan anak sah. Motivasi liberalisasi berakar pada keniscayaan pemenuhan hak asasi manusia yang didukung oleh pandangan universalisme hak asasi manusia. Sedangkan motivasi pembatasan hak keperdataan berakar pada sakralitas hukum agama yang didukung oleh pandangan relativisme hak asasi manusia (Tobroni, 2018). 
Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun hakim progresif adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak biologis dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum Islam dan sakralitas perkawinan. Sikap moderasi hakim tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam.
Penggunaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 digunakan para hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan hubungan hukum anak biologis dengan ayahnya, mengingat sifat hukum Putusan MK bersifat final dan mengikat (Ilma, 2016). Belum terdapatnya peraturan pelaksana atas Putusan MK yang menyangkut cakupan makna “hubungan perdata” telah mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang memberikan hak keperdataan secara terbatas kepada anak biologis. Jika hubungan perdata dimaknai secara sempurna dan diimplemetasikan pada masyarakat muslim, maka dipandang terlalu liberal karena menabrak sakralitas perkawinan dalam hukum Islam.
Dalam putusannya hakim tidak menggunakan term “anak zina” sebagaimana dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan literatur fikih. Secara psikologis, sebutan “anak zina” tentu sangat melukai hati anak. Oleh karena itu, hakim menggunakan istilah “anak biologis” karena lebih humanis dan bersahabat bagi anak. Selain itu, penyebutan istilah anak biologis relevan dengan pendapat Ibn Abidin yang mengkategorikan anak yang lahir di luar nikah sebagai al-walad al-haqīqīy (anak hakiki/biologis) karena ia adalah makhlūqah yang lahir dari air sperma ayah biologisnya (Ibn Abidin, 2003: 12).
Fenomena di atas menunjukkan bahwa para hakim progresif dalam menetapkan asal-usul anak biologis menyelaraskan antara norma-norma dalam hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Hakim dalam melakukan penalaran hukum menggunakan dua logika secara bersamaan, yaitu logika induktif dan deduktif. Logika induktif digunakan untuk mengkaji fakta-fakta empiris terkait persoalan anak biologis di masyarakat, sedangkan logika deduktif digunakan untuk menggali sumber hukum yang otoritatif terkait anak biologis.
Keputusan hakim yang tidak memberikan hubungan nasab anak biologis dengan ayahnya memperlihatkan kecenderungan sikap hakim untuk menghindari pelanggaran agama. Hal demikian dilakukan dalam rangka sādd al-dharī’ah atau upaya untuk menutup peluang terjadinya dampak negatif di masa depan. Menurut Ibrahim Hosen, sādd al-dharī’ah dapat diterapkan terhadap segala sesuatu yang dapat dianggap membahayakan agama dan masyarakat secara umum (Nafis, 1995: 272). Mereka memedomani prinsip bahwa cara memperoleh anak yang sah adalah melalui perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Furqon ayat 54: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan muṣāharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.
Penetapan pengakuan anak dan pemberian hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan konsep nasab dalam ajaran Islam (Nurlaelawati & Van Huis, 2019). Pemberian hubungan nasab kepada anak luar nikah dengan ayah biologis dikhawatirkan dapat merusak sakralitas perkawinan dan meluasnya hubungan seksual tanpa pernikahan (perzinaan) yang mengakibatkan rusaknya nasab dan martabat kemanusiaan. 
Tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah biologis berimplikasi pada tidak adanya hubungan perwalian dan kewarisan antara keduanya. Pendapat inilah yang diikuti oleh mayoritas ulama’ dan masyarakat muslim Indonesia karena memiliki banyak dalil yang mendukung dan dipandang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Mempertimbangkan keabsahan perkawinan orang tua dengan merujuk pada UU Perkawinan, KHI, dan fikih, serta memenuhi hak asasi anak merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan secara universal.
Dengan demikian, pemenuhan hak-hak keperdataan anak biologis diberikan hakim PA Magetan dan PA Trenggalek secara proporsional dan seimbang sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum yang hidup di masyarakat. Majelis hakim telah menjalankan tugasnya dalam memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial bagi anak biologis sesuai dengan asas-asas dasar Negara hukum (Sidharta, 2004: 124-125)
Penutup
Studi ini memperlihatkan temuan bahwa pengadilan agama di Indonesia telah melahirkan produk hukum yang beragam dalam memutus asal-usul anak biologis. Disparitas putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah belum terwujud secara optimal. Pola penalaran hukum dapat melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan penafsiran hukum, sehingga mengakibatkan disparitas putusan yang membawa kepada ketidakpastian hukum terhadap perlindungan anak biologis.
Terdapat tiga pola penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan asal usul anak biologis yang tertuang dalam putusan pengadilan agama di Indonesia; pertama, hakim pragmatis telah melahirkan putusan yang menolak penetapan asal-usul anak oleh kedua orang tuanya. Hakim yang berparadigma pragmatis ini tidak mengupayakan perlindungan hukum bagi anak biologis. Kedua, hakim konservatif yang menganut aliran legisme hukum telah memutuskan perkara penetapan asal usul anak dengan merujuk pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) an sich. Pemaknaan hukum yang bersifat positivistik cenderung melahirkan putusan-putusan yang kurang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak, karena anak luar nikah ditetapkan sebagai anak ibu. Tidak adanya hubungan perdata antara anak biologis dan ayahnya menunjukkan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Ketiga, hakim progresif telah melahirkan produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak biologis, yakni dengan menetapkan status anak luar nikah sebagai anak biologis dari ayah dan ibunya, serta memberikan hak keperdataan secara terbatas dari ayahnya berupa hak nafkah dan wasiat wajibah.
Penalaran hukum yang diterapkan oleh hakim progresif didasarkan pada prinsip-prinsip hukum progresif dan kemaslahatan manusia. Anak biologis meskipun tidak memiliki nasab syar’i dengan ayahnya tetap memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, karena anak memiliki hubungan darah secara alami dengan ayahnya berdasarkan sunnatullah dan memiliki hak perdata dari ayahnya berdasarkan asas tanggung jawab. Penggunaan term “anak biologis” untuk menyebut anak luar nikah menunjukkan adanya pembedaan status anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terbukti sah secara hukum, sehingga terwujud keadilan dan kemanfaatan bagi anak biologis secara khusus dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, penalaran hukum hakim progresif tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama tentang perlindungan hak keperdataan anak biologis. Sebagai produk hukum, yurisprudensi tersebut dapat menjadi inspirasi dan kaidah hukum bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara penetapan asal usul anak biologis.
Penelitian ini terbatas pada kajian yang memotret disparitas penalaran hukum hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak biologis melalui dokumen-dokumen putusan pengadilan agama tentang asal-usul anak. Sejalan dengan itu, diperlukan suatu penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengkaji faktor-faktor terjadinya disparitas penalaran hukum hakim pengadilan agama dalam menetapkan asal-usul anak biologis. Cara ini memungkinkan ditemukannya informasi yang lebih komprehensif bagi problem disparitas putusan pengadilan agama tentang asal-usul anak biologis, sehingga dapat dilakukan upaya perlindungan anak biologis yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno. Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
Al-Zuhaily, W. (1985). al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuh (Juz VIII). Dār al-Fikr.
Arto, A. M. (2013). Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama. Badilag Mahkamah Agung RI, 1–26.
___________ (2018). Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asnawi, M. Natsir. (2014) Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, Yogyakarta: UII Press.
Butt, S. (2012). Asia Pasific “Illegitimate” Children and Inheritance in Indonesia. Legal Studies Research Paper, 12(63).
Efendi, Jonaedi. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Depok: Prenadamedia Group.
Hardjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Ibn Abidin. (2003). Radd al-Muhtār ‘Alā ad-Dur al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār, Juz IV, Riyaḍ: Dār ‘Alam al-Kutub.
Ilma, M. (2016). Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul) (Vol. 2010). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Junaidi, Ahmad. (2013). Wasiat Wajibah: Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Disparitas Putusan Hakim Ïdentifikasi dan Implikasi". Sekjend Komisi Yudisial RI.
Marilang. (2016). Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No . 46 / PUU- VIII / 2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law. Journal Of Indonesian Islam, 10(02), 335–354. https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. (1993) Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mokoginta, B. (2017). Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nafis, Muhammad Wahyuni et, al. (1995) Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta: IPHI-Paramadina.
Nasution, K. (2016). Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga islam indonesia. Al-’Adalah, XIII(1), 1–10.
Nurlaelawati, E., & Van Huis, S. C. (2019). The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat , and Human Rights Norms. Journal of Law and Religion, 34(3), 356–382. https://doi.org/10.1017/jlr.2019.41
Prakoso, Abintoro. (2016) Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Rahardjo, Satjipto. (2007) Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
Rifai, Ahmad. (2014). Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
Rodes, Robert E. Jr., & Howard Pospesel. (1997). Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Yersey.
Rosyad, S. (2017). Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ( Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. Jurnal Hukum Islam, 15(1), 155–179.
Saifullah. (2014). Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Al-Manahij, 8(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.415
Sarifudin. (2015). Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya, Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Jurnal Dinamika Hukum, 12(2). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=
Satrio, J. (2005). Hukum Keluarga tentang Anak dalam Undang-Undang, Bandung: Alumni.
Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing.
Syamsudin, M. (2011). Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Dinamika Hukum, 11.
Tobroni, F. (2018). Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS). Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018, 0156, 307–325.
Wahyudi, M. I. (2017). Judges’ Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts’ Decisions on the Case of Child Parentage. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 55(1), 127. https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154